• Komisi IV DPR RI menerima Pagu Indikatif Kementerian Kehutanan TA 2027 sebesar Rp7.142.325.875.000 dan usulan tambahan Rp6.238.288.498.000.

• Usulan tambahan anggaran diarahkan untuk penguatan kelembagaan hutan, Polhut, pencegahan karhutla, pengentasan kemiskinan ekstrem, rehabilitasi hutan berbasis masyarakat.

• Anggaran juga untuk penguatan tata kelola kawasan hutan. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPR RI.

• Pentingnya penguatan program kehutanan berbasis masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pelestarian hutan.

• Tujuannya agar hutan dikelola lestari sebagai sumber kehidupan, kesejahteraan, dan penyangga ekosistem bagi generasi kini dan mendatang.

• Kementerian Kehutanan diminta segera menindaklanjuti temuan pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, dan kegiatan ilegal lainnya.