• Rapat Komisi II DPR RI membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah 2027, dibuka pukul 10.20 WIB.

• Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran Rp6,28 triliun untuk 2027, dengan pagu indikatif awal Rp4,66 triliun, turun 40% dari 2026.

• Prioritas Kemendagri mencakup rehabilitasi pascabencana, dukungan program Makan Bergizi Gratis, dan percepatan pembangunan daerah 3T.

• Otorita IKN mengajukan pagu indikatif Rp6,7 triliun untuk 2027 dan usulan tambahan anggaran Rp15,53 triliun untuk proyek Batch 2 & 3.

• Prioritas OIKN meliputi pembangunan KIPP, gedung legislatif/yudikatif, hunian layak, infrastruktur dasar, dan smart city.

• DKPP memiliki pagu indikatif Rp39,41 miliar untuk 2027, hanya 36,13% dari kebutuhan, dan mengusulkan tambahan Rp69,68 miliar.

• DKPP memprioritaskan penegakan kode etik penyelenggara pemilu, penilaian IKEPP, dan penguatan kelembagaan.

• Komisi II DPR RI menerima pagu indikatif dan mendukung usulan tambahan anggaran dari Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN.

• Komisi II meminta lembaga terkait menyampaikan matriks program terdampak pagu indikatif dan berkoordinasi dengan Kemenkeu/Bappenas.

• Komisi II juga meminta rincian alokasi anggaran 2026 sebagai bahan pembahasan RAPBN 2027 selanjutnya.