• Rapat membahas perkembangan penyusunan RPP BUMD dan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai BUMD sektor jasa keuangan dengan proteksi khusus.

• Permasalahan BUMD mencakup dividen/laba rendah, banyak yang merugi, kurangnya SPI, serta pengawasan yang belum optimal.

• Strategi menyehatkan BUMD meliputi penguatan modal, efisiensi operasional, seleksi direksi profesional, dan kepatuhan administrasi.

• ASBANDA mengusulkan penerapan prinsip lex specialis bagi BPD untuk menyeimbangkan fungsi bisnis dan pembangunan daerah.

• Tantangan regulasi BPD adalah ketidakharmonisan antara aturan BUMD dan sektor jasa keuangan, menyebabkan dualisme dan menghambat transformasi.

• Komisi II DPR RI mendesak Kemendagri menyelesaikan Revisi PP 54/2017 pada 2026 untuk memperkuat tata kelola dan transformasi BUMD.

• Kemendagri diminta memperhatikan karakteristik BPD sebagai BUMD jasa keuangan dalam revisi PP BUMD dan UU P2SK, memberinya perlindungan khusus.

• ASBANDA dan BPD didorong memperkuat intermediasi keuangan daerah dengan meningkatkan pembiayaan sektor produktif seperti UMKM dan pertanian.