• Perlu penyesuaian PERPRES No. 19/2023 tentang RAN Pencegahan & Penanganan TPPO (2020-2024) dan PERPRES No. 49/2023 tentang Gugus Tugas TPPO.\n• Penting penetapan leading sector dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO oleh Presiden, mengingat masifnya kasus perbudakan modern dan eksploitasi manusia.\n• Sepakat evaluasi dan revisi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.\n• Mendesak Ditjen Imigrasi, Ditjen Yankum HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan perkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan negara dalam penguatan aparat, edukasi, dan pengawasan.\n• LPSK direkomendasikan memperluas layanan perlindungan korban TPPO, mencakup pendampingan hukum, keamanan, rehabilitasi psikologis/psikososial, dan pemulihan komprehensif.\n