• Komisi XI DPR RI mengadakan Audiensi dengan Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati (PWKPJ) terkait kepastian hukum pemindahtanganan tanah hunian purnawirawan TNI AL.

• Permasalahan berawal dari kebijakan TNI AL 1970-an untuk hunian prajurit di Pangkalan Jati, di mana prajurit membangun rumah sendiri akibat keterbatasan anggaran.

• Ketidakpastian hukum muncul karena proses pemindahtanganan hak kepemilikan terhambat, meski ada rekomendasi penjualan dari Surat Kasum ABRI 1987.

• Perbedaan pandangan antarinstansi (Kemenhan & Kemenkeu) dan perubahan kebijakan menghambat penyelesaian, menyebabkan ketidakpastian bagi penghuni.

• PWKPJ telah melakukan berbagai upaya administratif dan hukum, termasuk dukungan dari TNI AL dan kajian bersama CIGS FH UI, untuk memperjuangkan hak mereka.

• Komisi XI DPR RI mendorong Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah ini sesuai hak para pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

• Kementerian Keuangan diminta untuk melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian kepada Komisi XI DPR RI.