• Kemendikdasmen RI diminta memperkuat Rapor Pendidikan sebagai instrumen utama perencanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu pendidikan.

• PAUD harus menjadi fondasi utama dalam implementasi wajib belajar 13 tahun karena penting untuk kesiapan anak dalam jenjang pendidikan selanjutnya.

• Kemendikdasmen RI perlu menyediakan bahan ajar dan buku pegangan yang sesuai standar dan kebutuhan peserta didik.

• Percepatan penanganan pendidikan di daerah terdampak bencana, termasuk revitalisasi pendidikan secara menyeluruh, harus segera dilakukan oleh Kemendikdasmen RI.

• Kemendikdasmen RI harus memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam KBM, khususnya evaluasi hasil belajar.

• Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI memperkuat sinergi antar kementerian terkait implementasi SE No. 7 Tahun 2026 untuk kepastian status guru, termasuk PPPK Paruh Waktu.

• Kemendikdasmen RI akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi X DPR RI yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut paling lambat 26 Mei 2026.

• Komisi X DPR RI menyampaikan surat aspirasi dan pengaduan masyarakat bidang Dikdasmen untuk dipelajari, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kembali secara berkala.