• Komisi VI menerima penjelasan terkait regulasi e-commerce, perlindungan pelaku usaha, pengendalian impor, perlindungan konsumen produk pangan olahan, dan tata kelola aset digital.

• Kemendag sepakat perkuat standardisasi kemasan pangan olahan (K3L) cegah migrasi kimia berbahaya.

• Kemendag akan awasi produk pangan olahan dan makanan yang wajib Standar Nasional Indonesia (SNI).

• Kemendag akan berpartisipasi dalam Kelompok Kerja Manajemen Risiko Keamanan Pangan.

• Kemendag sepakat awasi pasar ritel modern dan koordinasi regulasi lebih jelas.

• Kemendag akan terapkan e-labeling dan digitalisasi untuk perlindungan konsumen real-time.

• KPPU akan berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha e-commerce.

• KPPU akan aktif dalam penyusunan regulasi pengaturan e-commerce.

• KPPU akan koordinasi regulasi kuat untuk sinergikan pengawasan K/L pada e-commerce.

• KPPU sepakat koordinasi UU Pasar Digital untuk pengaturan tegas, pengawasan kuat, dan sinergitas antar K/L.

• BPKN akan wujudkan ekosistem perlindungan konsumen aman, transparan, adil, dan berdaya saing.

• BPKN akan pantau transaksi platform dan pergerakan produk berbasis teknologi/data.

• BPKN akan tingkatkan komunikasi dan edukasi konsumen tentang hak, risiko digital, dan keamanan transaksi.

• Komisi VI meminta Mendag, BPKN, dan KPPU sampaikan jawaban tertulis komprehensif dalam 7 hari kerja.