• Rapat Dengar Pendapat dibuka secara terbuka, mengevaluasi APBN TA 2026 s.d Mei 2026 serta membahas Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025.

• Komisi V DPR RI memahami capaian serapan APBN 2026 BMKG (Keuangan 29,03%, Fisik 33,56%) dan BNPP/Basarnas (Keuangan 34,40%, Fisik 36,93%).

• BMKG dan BNPP/Basarnas diwajibkan mempercepat capaian target realisasi keuangan dan fisik sesuai masukan Komisi V DPR RI.

• Kedua lembaga juga diwajibkan memperkuat pengawasan internal dan mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK RI yang belum sesuai.

• Disepakati penguatan layanan BMKG (meteorologi, klimatologi, geofisika) dan BNPP/Basarnas (SAR) melalui sistem peringatan dini, Quick Response, serta pengembangan sistem informasi kebencanaan terintegrasi.

• Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan SDM melalui modernisasi peralatan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Sekolah Lapang BMKG, pembinaan Potensi SAR, dan sinergi K/L mitigasi bencana.

• Komisi V menyetujui perubahan Pagu Anggaran Tahun 2026 untuk BMKG (menjadi Rp2.462.126.574 ribu) dan BNPP/Basarnas (menjadi Rp1.455.530.178 ribu).