• Rapat Kerja Komisi V DPR RI dibuka pada pukul 13.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, dengan agenda evaluasi APBN 2026 dan pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI 2025.

• Komisi V memahami penjelasan capaian serapan APBN 2026 oleh Kementerian Perumahan (13,40% keuangan, 13,42% fisik) dan mewajibkan percepatan realisasi target.

• Kementerian Perumahan diwajibkan memperkuat pengawasan internal, tata kelola, serta mempercepat penyelesaian 106 rekomendasi BPK RI dari 6 LHP dan 34 temuan.

• Disepakati percepatan pelaksanaan program perumahan seperti BSPS, rumah susun, dan penanganan kawasan kumuh guna meningkatkan kualitas hunian dan pemerataan pembangunan.

• Disepakati peningkatan sinergi dan koordinasi dengan Komisi V DPR RI dalam pelaksanaan dan penyusunan program prioritas nasional untuk APBN 2026 dan 2027.

• Peningkatan koordinasi program perumahan dengan Pemda, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan untuk percepatan program serta penguatan akses pembiayaan MBR.

• Pemberdayaan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan disetujui guna mengurangi angka backlog, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

• Komisi V DPR RI menyetujui perubahan Pagu Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 menjadi Rp 10.308.578.499 ribu.