• Rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas Hasil Pemeriksaan BPK 2025, Evaluasi Anggaran 2025, dan Progres Anggaran 2026.

• KKP wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK 2025, khususnya perbaikan tata kelola PNBP dari pemanfaatan ruang laut dan Benih Bening Lobster.

• Diperlukan perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program pergaraman nasional agar lebih efektif, tepat sasaran, serta mencegah temuan berulang atau kerugian negara.

• KKP akan mengakselerasi program dan kegiatan Tahun 2026, terutama yang berdampak langsung pada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan masyarakat pesisir.

• KKP harus menyampaikan rincian tindak lanjut rekomendasi BPK secara sistematis dan periodik kepada Komisi IV DPR RI.