• Melaksanakan rekomendasi BPK atas temuan hasil pemeriksaan kegiatan dan program Kementerian Kehutanan, serta mempercepat penyelesaian sisa tindak lanjut rekomendasi.

• Menyampaikan rincian sistematis tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan hasil pemeriksaan kegiatan dan program Kementerian Kehutanan kepada Komisi IV DPR RI secara periodik.

• Mempercepat pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Tahun 2026, khususnya yang realisasinya di bawah 25% (misal: Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan), untuk kesejahteraan masyarakat dan pemulihan fungsi ekologis hutan.

• Memperkuat pemulihan ekosistem dan tata kelola kehutanan, meliputi percepatan rehabilitasi hutan kritis dan penguatan digitalisasi layanan kehutanan.

• Mempercepat realisasi Anggaran Belanja Tambahan Rp8,4 T untuk peningkatan SDM kehutanan, kesejahteraan masyarakat, dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

• Mengkaji kembali secara komprehensif pembentukan 35 pusat pengelolaan ekosistem hutan dan melaporkan perkembangannya kepada Komisi IV DPR RI.