• Rapat evaluasi PTSL dan LSD membahas masalah alih fungsi lahan sawah yang mengancam ketahanan pangan nasional dan kurang efektifnya UU LP2B. Perpres 4/2026 diharapkan mengendalikan alih fungsi.

• Realisasi program PTSL 2026 masih rendah dengan berbagai kendala seperti tumpang tindih tanah, sengketa, minim dukungan pemda, dan pemeriksaan APH yang menghambat.

• Asosiasi pemerintah desa dan kota menyoroti masalah utama PTSL yang berbelit, lama, dan mahal, serta aturan LSD yang kaku dan merugikan pemilik tanah kecil.

• Diperlukan kaji ulang peta LSD dengan verifikasi lapangan dan skema pengecualian, terutama untuk tanah di perkotaan atau milik petani kecil, serta insentif bagi pemilik sawah LSD.

• Komisi II mendesak Kemendagri dan ATR/BPN untuk memastikan kualitas data PTSL, mempercepat revisi RTRW/RDTR, dan sinkronisasi deliniasi LBS, LSD, LP2B yang fleksibel.

• Komisi II meminta pembentukan clearing house alih fungsi lahan sebagai forum konsultasi, validasi, dan rekonsiliasi data spasial lintas sektor untuk koreksi data dan usulan penyesuaian.

• Kemendagri dan ATR/BPN diminta berkoordinasi dengan APH agar program PTSL dan pengendalian alih fungsi lahan tidak menimbulkan masalah hukum bagi aparat Pemda/Pemdes.