• Komisi II DPR RI mendengarkan aduan terkait konflik agraria di Poso (HPL Badan Bank Tanah vs. masyarakat adat) dan Sumatera Selatan (masalah HGU perusahaan perkebunan).

• Konflik di Poso terkait penetapan sepihak HPL di Dataran Tinggi Napu, mengabaikan hak masyarakat adat di 5 desa, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketegangan sosial.

• Komisi II mendesak pencabutan HGU dan penolakan perpanjangan izin untuk PT Melania, PT Gembala Sriwijaya, PT Hindoli, dan PT Laju Perdana Indah di Sumsel.

• Lahan eks HGU tersebut direkomendasikan dialihkan menjadi HPL Badan Bank Tanah sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk dimanfaatkan masyarakat.

• Perizinan operasional PT Sampoerna Agro Tbk. dan perusahaan lain di Sumsel yang abaikan kewajiban plasma 20% diminta dibekukan hingga terpenuhi.

• Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta Pemda Sulteng dan Poso diminta perbaiki lokasi & luas HPL Bank Tanah di Poso sebelum realisasi Reforma Agraria (min 30% dari 6.648 Ha).

• Komisi II meminta peninjauan ulang seluruh realisasi HPL Badan Bank Tanah untuk Reforma Agraria & kepentingan umum demi penguasaan tanah yang berkeadilan.