• Rapat membahas RUU Perubahan UU P2SK tentang sumber pendapatan OJK, Pansel LPS & OJK, masa jabatan DK OJK/LPS/DG BI, serta demutualisasi.

• BI dan OJK mendukung penghapusan pungutan industri OJK, dengan pendanaan dari APBN melalui surplus BI/LPS, asalkan anggaran OJK tetap tercukupi.

• LPS setuju penghapusan pungutan OJK, namun kontribusi surplus LPS ke APBN disyaratkan jika cadangan penjaminan capai target 2,5% dari total simpanan.

• HIMBARA dan PERBANAS menolak penghapusan iuran OJK, merekomendasikan sistem pungutan dipertahankan dengan perbaikan formula agar wajar dan transparan.

• BI dan OJK menerima mekanisme Pansel bersifat opsional, sementara LPS mengusulkan agar Pansel wajib guna menjaga kualitas dan independensi.

• HIMBARA dan PERBANAS menyambut baik keterlibatan pemangku kepentingan strategis dalam Pansel dan meminta komposisi yang seimbang.

• Hampir semua pihak setuju masa jabatan pengganti diatur (meneruskan sisa atau 5 tahun penuh) dan pentingnya sistem staggered terms untuk kesinambungan.

• OJK mendukung demutualisasi bursa efek namun tidak ingin menjadi pemegang saham untuk menghindari konflik kepentingan.

• OJK mengusulkan penyesuaian aturan pungutan, konsistensi definisi Lembaga Jasa Keuangan, dan kewajiban pelaporan kepemilikan pasar modal.

• OJK juga mengusulkan sanksi pidana bagi penyebar informasi keuangan menyesatkan (termasuk financial influencer) dan penguatan Satgas Penipuan Keuangan.