• Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal, rentan, dan UMKM, dengan sinergi K/L, Pemda, dan ekosistem digital.

• Membenahi kualitas data kepesertaan dan layanan dengan digitalisasi, integrasi sistem, serta penyederhanaan klaim untuk kemudahan, kecepatan, dan transparansi.

• Memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengelolaan dana jaminan sosial secara akuntabel, bijaksana, berkelanjutan, termasuk keamanan sistem IT.

• Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk literasi dan kepercayaan publik.

• Mempersiapkan skema pembayaran klaim yang mudah dan cepat jika terjadi PHK Massal akibat kondisi ekonomi.

• Mendorong Pemerintah untuk mendaftarkan dan membayar iuran pekerja miskin/tidak mampu melalui skema bantuan iuran sesuai UU No. 40 Tahun 2004.

• Melakukan perbaikan SIPP untuk memastikan perlindungan pekerja.

• Mendorong Pemerintah mempercepat payung hukum kewajiban aplikator transportasi online membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM) bagi mitra.

• Mempersiapkan roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mencapai Universal Coverage pekerja.

• Komisi IX meminta BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota paling lambat 14 April 2026.