• Memperkuat tata kelola & keberlanjutan Program JKN melalui penguatan rencana strategis, pengawasan fiskal, & optimalisasi dana jaminan sosial kesehatan.

• Menyesuaikan indikator keberhasilan JKN fokus pada cakupan, keaktifan peserta, ketahanan pembiayaan, & kualitas layanan yang diterima.

• Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkes & pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan nasional.

• Mengendalikan rasio klaim penyakit katastropik & mengembangkan inovasi pembiayaan (dana abadi kesehatan) untuk keberlanjutan fiskal.

• Melakukan perbaikan kepesertaan, validitas data, & perlindungan peserta melalui validasi data berkala & penyisiran peserta nonaktif.

• Menguatkan tata kelola kebijakan kepesertaan, sosialisasi penonaktifan, & perlindungan/masa transisi bagi peserta tidak mampu.

• Menyusun kebijakan pendorong kepesertaan aktif & berkelanjutan, termasuk antisipasi pola perilaku peserta yang pasif.

• Meningkatkan kualitas & akses layanan kesehatan JKN di faskes mitra, memastikan tidak ada penolakan layanan & kepuasan peserta.

• Menguatkan pemerataan layanan kesehatan antar wilayah & mengevaluasi mekanisme pembiayaan untuk keberlanjutan faskes.

• Meningkatkan kualitas layanan publik & kemitraan faskes melalui layanan pengaduan yang inklusif & transparan.

• Memperkuat respon sistem & dukungan Pemda melalui mekanisme kepesertaan adaptif & evaluasi kebijakan denda iuran/pemutihan tunggakan.

• Menguatkan sistem pengawasan & deteksi dini potensi kecurangan (fraud) berbasis teknologi serta penegakan disiplin.

• Meningkatkan alokasi & efektivitas program promotif/preventif, serta penguatan literasi pola hidup sehat.

• Menguatkan dukungan Pemda melalui penyediaan data & pengembangan EWS untuk antisipasi penurunan kepesertaan.

• Meminta BPJS Kesehatan menyampaikan proyeksi ketahanan Dana Jaminan Sosial Kesehatan & langkah intervensi jika rasio klaim tinggi.

• Meminta data pelaksanaan layanan peserta dinonaktifkan (+11 juta), status aktivasi, & rencana kebijakan penghapusan tunggakan.

• Meminta penjelasan rencana perubahan/penghapusan sistem rujukan berjenjang, analisis manfaat & risikonya.

• Penjelasan & data tersebut diminta untuk disampaikan paling lambat tanggal 22 April 2026.