• Penguatan program pelatihan vokasi, sertifikasi, pemagangan, padat karya, dan TKM untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya saing, dan akses disabilitas.

• Optimalisasi dan evaluasi Program Pemagangan Nasional agar tepat sasaran, berkualitas, dan link and match dengan industri.

• Dukungan penguatan dan ketersediaan anggaran Program Pemagangan Nasional 2026 serta tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

• Penguatan pengawasan WFH dan program efisiensi energi untuk menjamin hak pekerja, produktivitas, dan keberlangsungan usaha.

• Mendorong sertifikasi bagi peserta magang melalui koordinasi dengan BNSP.

• Antisipasi PHK melalui mitigasi kebijakan merespon dinamika ekonomi global dan disrupsi teknologi.

• Penguatan program ketenagakerjaan dan kepatuhan regulasi perekrutan minimum penyandang disabilitas.

• Revisi PP No. 6 Tahun 2025 untuk memasukkan manfaat JKP bagi JKK dan JKM pekerja yang mengalami PHK.

• Menyiapkan regulasi iuran PBI jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JKM) bagi pekerja miskin dan tidak mampu, sesuai UU SJSN.

• Kementerian Ketenagakerjaan RI diminta menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota paling lambat 16 April 2026.