• Rapat membahas mekanisme penayangan film ke penyelenggara bioskop di Indonesia.

• Bioskop di Indonesia terkonsentrasi di perkotaan (22% wilayah), butuh 10.000 layar. Beberapa provinsi tanpa bioskop.

• Diperlukan insentif fiskal & non-fiskal untuk pemerataan infrastruktur bioskop, khususnya di daerah 3T.

• Mekanisme penayangan film melibatkan produser, distributor, sensor, perizinan, penjadwalan, hingga pembayaran.

• Film wajib memiliki STLS. Penjadwalan oleh distributor, konfirmasi oleh bioskop. Materi DCP dengan KDM.

• Penayangan film sangat dinamis, bergantung pada respons pasar/penonton.

• Pembagian pendapatan 50% bioskop dan 50% distributor/PH, setelah dikurangi pajak hiburan 10%.

• Panja mendorong distribusi film merata ke daerah, kuota film nasional, dan SOP penayangan yang transparan.

• Diperlukan pengawasan dan sanksi tegas oleh Kemenparekraf/Bekraf terhadap industri film.

• Kurasi film tidak semata komersial, harus juga mengandung nilai edukasi dan memperkuat identitas nasional.

• Kebijakan penayangan harus memberi ruang film pendukung UMKM dan promosi pariwisata nasional.

• Pengelola layar lebar didorong dukung produser film lokal skala kecil untuk memperkuat ekosistem.

• Pentingnya surveilance rutin pengawasan pengelolaan pajak daerah dan transparansi slot tayang film.

• Pakar menyarankan data film tayang 2025 untuk mencegah monopoli dan insentif fiskal agar bioskop tayang lebih lama.

• Harmonisasi leading sector antar kementerian (Kemenbud, Kominfo, Kemenparekraf) diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi.