• Rapat Panja Komisi VII DPR RI membahas industri AMDK dengan pakar, fokus pada pemanfaatan dan dampak air tanah serta strategi konservasi.

• Indonesia memiliki cadangan air tanah yang kaya dari resapan air hujan di wilayah volkanik, namun kebutuhan meningkat akibat perubahan iklim dan pembangunan.

• Diperlukan perhitungan air tanah yang detil serta infrastruktur publik dan industri untuk menjaga keseimbangan.

• Konservasi air tanah dapat dilakukan melalui pengembangan tanaman, budidaya perikanan, dan penerapan konsep 3R.

• Tingkat daur ulang botol plastik mencapai 60-71% (data SWI/IPR 2024), namun pengelolaan sampah nasional masih 34%.

• Industri AMDK umumnya mengambil air tanah dalam yang relatif lebih murni dan kaya mineral terlarut.

• Cadangan air tanah di Indonesia masih mencukupi, dengan pemanfaatan AMDK nasional hanya 0.8% dari air tanah dalam.

• Penurunan muka tanah disebabkan oleh multi-faktor, bukan hanya ekstraksi air tanah.

• PERMEN ESDM No. 14/2024 mewajibkan pemegang IPAT membangun sumur resapan/imbuhan dalam.

• Direkomendasikan skala prioritas izin pengambilan air tanah (minum, makanan, farmasi lebih utama).

• Penertiban industri tanpa izin pengambilan air tanah harus berdasarkan fakta ilmiah dan data ekonomi.

• Dana konservasi dapat diambil dari Nilai Perolehan Air (NPA) industri untuk pengendalian ekstraksi, perlindungan resapan, dan rehabilitasi akuifer.

• Peran kelembagaan air tanah perlu diperkuat, dengan anggaran setara lembaga air permukaan.

• Pentingnya alokasi anggaran riset hidrogeologi, pemantauan air tanah, dan pengembangan model prediktif.

• Mayoritas AMDK mengambil air tanah dalam karena terlindungi dan layak minum, serta melakukan uji pemompaan untuk keberlanjutan.

• Diperlukan regulasi tentang pemanfaatan air tanah oleh PDAM dan rumah tangga, termasuk deteksi pencurian air tanah.

• Keterbukaan data pemanfaatan SDA dan pengelolaan air tanah berkelanjutan sangat penting.

• Usulan pembentukan lembaga khusus pengelola air tanah dan sistem pengawasan digital untuk transparansi.

• Para pakar mendukung pengawasan dan pemberlakuan aturan yang sama untuk semua industri pengguna air tanah skala besar.

• Minimal 50% dari Pajak Air Tanah disarankan dikembalikan untuk pemulihan air tanah.