• Komisi VI DPR RI menerima penjelasan mengenai kebijakan tata niaga gula nasional, kewajiban importir gula rafinasi, konsolidasi BUMN gula, masalah impor bioetanol, dan penyelesaian aset PTPN III bermasalah.

• Komisi VI DPR RI mendorong agar impor gula rafinasi hanya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan.

• Komisi VI DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk melakukan pengawasan terhadap proses impor gula guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

• Rapat lanjutan akan dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI untuk membahas lebih lanjut dan mendalam terkait tata kelola gula nasional serta mencari solusi komprehensif.

• Pihak terkait diminta untuk menyampaikan jawaban tertulis yang lengkap dan komprehensif dalam waktu paling lambat 7 hari kerja atas seluruh pertanyaan dan masukan yang disampaikan.