• BNN menekankan penguatan peran dan kewenangan dalam RUU Narkotika agar fungsi penyidikan dan penegakan hukum tidak melemah.

• BNN mengusulkan penyadapan dan teknik khusus sejak tahap penyelidikan untuk efektivitas pengungkapan jaringan narkotika.

• Diusulkan penentuan ambang batas dosis harian agar pengguna diarahkan ke rehabilitasi, bukan langsung dipidana.

• BNN mendorong penguatan rehabilitasi dan TAT dengan standar nasional, pembiayaan jelas, serta peran asesmen terpadu.

• Pembuktian penindakan narkoba perlu diperluas berbasis jaringan dengan pembuktian fleksibel dan optimalisasi aset hasil kejahatan.

• Dirtipid Narkoba menyoroti koordinasi lintas sektor dalam penyusunan RUU untuk kebijakan yang komprehensif.

• Penegasan ambang batas penting untuk membedakan pengguna dan pengedar, serta menutup celah penyalahgunaan hukum.

• Mekanisme rehabilitasi dan penyidikan perlu diperkuat, termasuk peran TAT dan penyesuaian masa penangkapan.

• Diusulkan pengaturan zat psikoaktif baru, penegasan narkoba sebagai kejahatan transnasional, dan penguatan perampasan aset.

• Komisi III mengusulkan kebun ganja medis di satu tempat untuk mencegah kebun ganja ilegal.

• Komisi III meminta BNN menindak pengedar narkotika dan merehabilitasi pemakai/penyalahguna.

• Revisi UU Narkotika dan Psikotropika mendesak untuk memberantas perkembangan modus kejahatan narkotika.