• RUU Perampasan Aset menekankan pentingnya mekanisme non-conviction based asset forfeiture, memungkinkan perampasan aset meski proses pidana gagal.

• Konsep perampasan aset dalam RUU ini ditempatkan dalam rezim perdata (civil forfeiture).

• Lingkup penerapan perampasan aset mencakup tindak pidana serius seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir lintas negara.

• Sejarah regulasi di Indonesia menunjukkan bahwa perampasan aset telah lama dikenal, termasuk terhadap pelaku yang meninggal atau tidak diketahui.

• Efektivitas penegakan hukum perampasan aset dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

• RUU Perampasan Aset harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan HAM, due process, serta kepastian dan keadilan hukum.

• Perampasan aset memiliki dua mekanisme utama: conviction based (memerlukan putusan pengadilan) dan non-conviction based (tanpa putusan dalam kondisi tertentu).

• RUU ini penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

• Perumusan RUU harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjamin asas praduga tak bersalah, pembuktian pidana, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

• Hukum pidana bersifat in personam, sementara perampasan aset cenderung in rem, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum.

• Istilah "merampas" tanpa proses hukum dianggap keliru; seharusnya melalui tahapan seperti penyitaan dan putusan pengadilan terlebih dahulu.

• Legalitas praktik Satgas PKH yang melakukan penyitaan aset hanya dengan pemasangan plang "disita" dipertanyakan, karena berpotensi merupakan perampasan aset tanpa proses hukum.