• Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas, Kem HAM, Komnas HAM, dan LPSK akan memutakhirkan serta sinkronisasi data korban HAM berat sesuai kebutuhan paling lambat Juni 2026.

• LPSK dan Kementerian/Lembaga wajib menindaklanjuti akses layanan kesehatan, psikologis, psikosial, dan perlindungan bagi korban HAM berat berdasarkan SKKPHAM Komnas HAM.

• BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kemensos dan Kemendagri untuk memastikan kepesertaan PBI BPJS serta layanan prioritas bagi korban PHB masa lalu.

• Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas akan melanjutkan pelaksanaan pemulihan korban PHB sesuai Inpres No. 2 Tahun 2023.

• Pengakuan dan akses layanan pemulihan serta kompensasi korban PHB masa lalu harus memperhatikan kerentanan perempuan.

• Kesepakatan hari ini akan dievaluasi pada Juni 2026 untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu dan kompensasi secara komprehensif.