• Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah Tbk mengenai evaluasi kinerja korporasi 2025 serta roadmap pengembangan usaha 2026.

• Mendorong PT Inalum, Antam, Bukit Asam, dan Timah untuk mengembangkan produk hilir bernilai tambah melalui investasi selektif yang berkelayakan ekonomi dan berdampak luas bagi masyarakat.

• Mendorong implementasi Good Corporate Governance (GCG) dengan akuntabilitas dan transparansi, serta akselerasi operasional berkelanjutan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.

• Meminta penguatan kemitraan sistematis dengan masyarakat dan penambang rakyat melalui skema formal dan akses legalitas.

• Meminta penyusunan strategi mitigasi risiko komprehensif menghadapi fluktuasi harga komoditas global, pelemahan ekonomi, dan gangguan logistik.

• Mendukung Pemerintah memprioritaskan BUMN dalam pengelolaan SDM dan moratorium sementara pembangunan alumina refinery & aluminium smelter baru mempertimbangkan cadangan bauksit.

• Mendukung perlindungan produk aluminium dalam negeri melalui tarif impor, kuota, SNI, dan TKDN; serta hilirisasi pertambangan BUMN dengan dukungan hukum, izin, insentif, dan pembiayaan.

• Mendukung pendirian anak perusahaan PT Inalum dan perusahaan patungan untuk proyek new smelter aluminium, serta peningkatan pemberantasan PETI di WIUP BUMN Pertambangan.

• Mendorong skema pembiayaan inovatif dan kolaborasi global untuk percepatan realisasi proyek hilirisasi PT Inalum senilai >USD 3 Miliar.

• Meminta PT Bukit Asam dan PT Timah mengkaji izin HGB di atas HPL miliknya di Sawahlunto dan Bangka Belitung untuk optimalisasi lahan tidak produktif bagi kepentingan publik.

• Meminta PT Inalum, Antam, Bukit Asam, dan Timah menyampaikan jawaban tertulis komprehensif dalam 7 hari kerja atas pertanyaan dan masukan anggota Komisi VI DPR RI.