• Komisi II DPR RI mengapresiasi Kemendagri, BNPP, dan OIKN atas opini WTP BPK 2024 dan serapan anggaran Triwulan I 2026, serta meminta optimalisasi kinerja ke depan.

• Kemendagri memaparkan pagu 2026 sebesar Rp7,82 T (realisasi 12,85%) dan fokus pada prioritas Presiden di daerah, optimalisasi Pemda, serta percepatan rehabilitasi bencana.

• Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Kemendagri 2025 menunjukkan 88,8% temuan telah diselesaikan, dengan 6 temuan senilai Rp3,75 Miliar masih dalam proses.

• BNPP memaparkan pagu 2026 sebesar Rp469,61 M (realisasi 14,55%). Dari temuan BPK 2020-2024, sisa kerugian negara Rp451,78 Juta masih belum terselesaikan.

• OIKN memaparkan pagu DIPA 2026 sebesar Rp6,26 T dengan realisasi SP2D 5,5% dan realisasi akrual 61,8% untuk perencanaan dan pembangunan kawasan.

• TLHP BPK OIKN 2025 masih dalam proses penyelesaian dan belum dinilai BPK, setelah instruksi Kepala OIKN Nomor 1 Tahun 2026 diterbitkan.

• Komisi II meminta Kemendagri, BNPP, dan OIKN memastikan program 2026 berorientasi outcome dan percepat penyelesaian temuan BPK untuk cegah pengulangan.

• Komisi II mendorong Kemendagri memastikan ketahanan fiskal daerah melalui rasionalisasi belanja dan penguatan PAD, serta roadmap rehabilitasi pascabencana.

• BNPP diminta meninjau anggaran untuk optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan.

• OIKN diminta segera mengoptimalkan penggunaan gedung dan kantor Kementerian/Lembaga yang telah selesai dibangun di kawasan IKN agar tidak terbengkalai.