•Komisi II DPR RI mengapresiasi KPU, Bawaslu, dan DKPP atas opini WTP BPK 2024 dan serapan anggaran triwulan I 2026, meminta optimalisasi kinerja.

•KPU memaparkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp3,422 Triliun, fokus pada Penguatan Sistem Informasi Pemilu, PDPB, dan Pendidikan Pemilih. Realisasi triwulan I mencapai 20,77%.

•DKPP melaporkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp83,562 Miliar untuk penanganan pengaduan dan penilaian etika. Realisasi triwulan I sebesar 16,32%.

•Bawaslu mendapatkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp2,472 Triliun, dengan prioritas pada belanja operasional, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas SDM.

•Komisi II meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP memastikan program dan anggaran 2026 berorientasi outcome, patuh pada regulasi, serta mempercepat penyelesaian temuan BPK.

•KPU diminta meningkatkan kualitas data pemilih, memperkuat sistem informasi pemilu, dan memastikan tahapan pemilu transparan serta akuntabel.

•Bawaslu diminta memperkuat pengawasan berbasis pencegahan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan penanganan pelanggaran secara profesional.

•DKPP diminta menjaga kode etik penyelenggara pemilu, meningkatkan kecepatan penanganan perkara, dan memperkuat upaya pencegahan pelanggaran etik.

•Seluruh penyelenggara pemilu ditekankan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi guna meminimalisir potensi permasalahan dalam setiap tahapan pemilu.