• Kementerian ATR/BPN memaparkan program kerja 2026 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 2025.

• Pagu anggaran 2026 sebesar Rp8,947,7 Milyar dengan realisasi Triwulan I mencapai 20,10%.

• Prioritas 2026 meliputi penyelesaian RDTR, PTSL, reforma agraria, dan penanganan sengketa pertanahan.

• Terdapat usulan anggaran tambahan Rp672 Milyar untuk Program 3 Juta Rumah dan RDTR.

• Target penyelesaian 400 RDTR dan 104 RTRW di 2026 sebagai bagian dari program bertahap hingga 2028.

• 83% layanan pertanahan telah digital, namun sertipikat elektronik baru 7,8% dari total terbit.

• Reforma Agraria menjadi prioritas nasional untuk menata penguasaan tanah agar lebih berkeadilan.

• Komitmen terhadap Swasembada Pangan dengan target 87% LP2B dari LBS pada 2029, saat ini capaian masih rendah.

• Target penanganan 2.151 kasus pertanahan di 2026, dengan 219 kasus telah diselesaikan per laporan.

• 62 rekomendasi BPK RI tahun 2025 telah ditindaklanjuti dan disampaikan untuk penelaahan lebih lanjut.

• Komisi II mengapresiasi opini WTP 2024 dan realisasi anggaran, serta meminta optimalisasi kinerja ke depan.

• Komisi II meminta program 2026 berorientasi outcome/impact dan percepatan penyelesaian temuan BPK RI.

• Komisi II mendesak percepatan PTSL, sertifikasi wakaf, revisi RTRW/RDTR, layanan digital, redistribusi tanah, dan penanganan konflik agraria.

• Kementerian ATR/BPN diminta menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi II dalam 7 hari.