• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan 3 skenario & mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di tengah konflik Timur Tengah.

• Skenario 1: Haji tetap berangkat dengan mitigasi rute udara aman, diplomasi keamanan, dan protokol evakuasi darurat.

• Skenario 2: Indonesia batal berangkat meski Saudi membuka haji normal, perlu negosiasi pengembalian biaya layanan yang sudah dibayar.

• Skenario 3: Saudi menutup haji, Indonesia batal berangkat, fokus pada pengamanan & pengembalian dana yang telah dibayar 100%.

• Komisi VIII menerima penjelasan upaya dan kebijakan memastikan keamanan jemaah umrah, termasuk tim di bandara & koordinasi intensif.

• Terdapat 10 Poin Kesepakatan antara Kementerian Haji dan Umrah RI dengan stakeholder penyelenggara umrah.

• Komisi VIII mendesak Menteri Haji dan Umrah untuk mempertimbangkan skenario kedaruratan haji reguler & khusus, keuangan, serta pemangku kepentingan.

• Menteri Haji dan Umrah didesak untuk mensosialisasikan skenario kedaruratan kepada calon jemaah haji.

• Mendesak dua syarikah (Rakeen Mashariq & Al Bait Guests) memberikan pelayanan profesional & tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.

• Mendesak perhitungan ulang rinci kapasitas akomodasi, transportasi, & konsumsi untuk jemaah haji reguler serta PPIH.