• Komisi VII memahami realisasi anggaran Kemenparekraf TA 2025 sebesar Rp1,419 triliun, mencapai 95,92% dari pagu anggaran efektif.

• Mendesak Kemenparekraf prioritaskan penyerapan anggaran untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat, ekonomi, lapangan kerja, dan UMKM.

• Kemenparekraf diminta menjaga konsistensi dan kualitas data pembangunan pariwisata secara transparan dan akuntabel.

• Kemenparekraf didesak perkuat pembangunan destinasi pariwisata merata, terintegrasi, dan berkelanjutan, termasuk penataan kawasan dan konektivitas.

• Kemenparekraf harus menyusun standar nasional keselamatan & keamanan pariwisata (transportasi, destinasi, aktivitas, fasilitas) dan diaudit berkala.

• Mendesak koordinasi dengan Satgas untuk revitalisasi destinasi wisata terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta pemulihan ekosistem.

• Memaksimalkan pendampingan desa wisata di wilayah 3T dan daerah miskin ekstrem sebagai upaya pencegahan kemiskinan.

• Bekerja sama dengan K/L terkait untuk peluang investasi penerbangan guna tingkatkan layanan, perluas rute, dan menekan harga tiket.

• Mengevaluasi dan memperluas sebaran event Karisma Event Nusantara (KEN) dengan melibatkan UMKM setiap tahun.