• Komisi II DPR RI menerima masukan mengenai desain dan permasalahan krusial penyelenggaraan pemilu dari para pakar.

• Disarankan kodifikasi terbatas dan teknik omnibus terbatas untuk menyatukan serta merevisi UU terkait pemilu, Pilpres, dan Pilkada.

• Rekomendasi meliputi revisi UU Penyiaran, UU Otsus Papua, UU MK, dan UU Peradilan Militer untuk ekosistem regulasi pemilu.

• Pembahasan opsi mekanisme Pilkada: Gubernur/Wali Kota dipilih DPRD, Bupati dipilih langsung, atau kembali ke DPRD.

• KPU diusulkan menjadi lembaga independen kekuasaan keempat, dengan rekrutmen berbasis usia (45-50 tahun), bukan periode jabatan.

• Bawaslu disarankan diperkuat sebagai lembaga peradilan khusus pemilu dengan putusan yang mengikat dalam sengketa.

• Pentingnya partisipasi publik (meaningful participation) dalam pembentukan UU pemilu, mengingat banyak aspek sebagai open legal policy.

• Revisi UU Pemilu dan Pilkada didorong segera diselesaikan pada 2026 sebelum tahapan pendaftaran parpol Maret 2027.

• Perlu solusi terhadap putusan MK No 135 terkait keserentakan pemilu, seperti Pj Kepala Daerah, perpanjangan masa jabatan, atau Pilkada oleh DPRD.

• Dipertimbangkan sistem pemilu campuran (Mixed Member Proportional/MMP) untuk mengatasi tingginya suara tidak sah dan meningkatkan representasi.

• Penguatan rekrutmen penyelenggara pemilu untuk integritas, profesionalisme, dan netralitas.

• Pentingnya regulasi untuk mengatasi politik uang, ketidaknetralan aparat, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggunaan fasilitas publik.

• Komisi II mencatat seluruh masukan dan pandangan sebagai bahan awal pembahasan serta pendalaman lanjutan dalam proses legislasi kepemiluan.