• Pentingnya pemerataan pendanaan riset berbasis wilayah dan konsorsium untuk melibatkan PTS dan perguruan tinggi daerah dalam agenda riset nasional.

• Peran Universitas Terbuka sebagai instrumen perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan pembelajaran sepanjang hayat perlu diperjelas.

• Koherensi dan koordinasi antarprogram riset penting untuk menghindari tumpang tindih pendanaan dan memastikan riset berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

• Kesenjangan mutu, relevansi pendidikan rendah, dan daya serap lulusan saling terkait; kebijakan harus fokus pada penguatan kelembagaan perguruan tinggi berkelanjutan, terutama PTS.

• Urgensi penataan pembiayaan dengan standar biaya nasional minimal-maksimal berbasis rumpun keilmuan untuk mengurangi disparitas PTN-PTS sambil menjaga mutu pendidikan.

• Regulasi kredensial mikro harus jelas, berlandaskan hukum, diakui industri, terhubung dunia kerja, dan terintegrasi dengan sertifikasi nasional serta asosiasi profesi.

• Sistem akreditasi harus berorientasi pada mutu dan daya saing lulusan, dengan kepastian hukum atas peran BAN-PT, LAM, dan skema akreditasi lainnya untuk menghindari tumpang tindih.

• Perubahan paradigma UU Sisdiknas harus visioner, adaptif terhadap dinamika zaman, sebagai landasan pembangunan pendidikan nasional 20-30 tahun ke depan.

• Masukan Kemdiktisaintek menjadi rujukan Komisi X DPR RI untuk penyusunan RUU Sisdiknas; jawaban tertulis atas pertanyaan diminta paling lambat 12 Februari 2026.