• Komisi VIII DPR RI memahami pagu anggaran BPJPH RI 2026 sebesar Rp489,3 Miliar setelah realokasi Rp62,5 Miliar untuk Prioritas Direktif Presiden.

• Komisi VIII DPR RI memahami usulan penambahan anggaran BPJPH 2026 sebesar Rp110,9 Miliar untuk kegiatan prioritas.

• Alokasi tersebut mencakup layanan registrasi halal, pembinaan pengawasan, kemitraan, standarisasi, dan dukungan manajemen BPJPH.

• Mendesak BPJPH berkoordinasi untuk akselerasi sertifikasi halal pada SPPG Program Makanan Bergizi Gratis.

• Mendorong BPJPH menetapkan standarisasi UPT Layanan Jaminan Produk Halal di tiap daerah.

• Mendorong BPJPH koordinasi untuk penambahan SDM dan peningkatan kompetensi Juru Sembelih Halal.

• Mendorong BPJPH membuat regulasi Sertifikasi Halal Luar Negeri yang berkeadilan bagi pasar domestik.

• Mendesak BPJPH mengevaluasi dan menindak tegas LPH yang melanggar ketentuan pembiayaan sertifikasi halal.