• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Menteri Haji dan Umrah RI terkait anggaran tahun 2026 sebesar Rp579.031.717.000, dengan alokasi untuk Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama serta Dukungan Manajemen.

• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan alokasi anggaran Rp478,5 M untuk revitalisasi Asrama Haji dan PLHUT 2026, serta pendapatan PNBP dari penyewaan Asrama Haji sebesar Rp34,3 M.

• Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Haji dan Umrah RI tahun 2026 sebesar Rp2.590.079.285.000,-.

• Mendesak Menteri Haji dan Umrah RI untuk menyusun rencana strategis dan kebutuhan ABT komprehensif, fokus pada prioritas dengan timeline jelas dan rasional.

• Mendesak Menteri Haji dan Umrah RI untuk verifikasi dan sinkronisasi catatan BMN yang terkendala, mempercepat peralihan BMN Haji ke Kementerian Haji dan Umrah RI.

• Komisi VIII DPR RI akan melaksanakan Raker Gabungan dengan Kemenhajum, Kemenag, KemenPAN-RB, dan BKN membahas anggaran, SOTK, SDM, serta aset BMN Haji.