Komisi VIII
Selasa, 10 Februari 2026
Lapsing Raker dengan Menteri Haji dan Umrah RI
• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Menteri Haji dan Umrah RI terkait anggaran tahun 2026 sebesar Rp579.031.717.000, dengan alokasi untuk Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama serta Dukungan Manajemen.
• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan alokasi anggaran Rp478,5 M untuk revitalisasi Asrama Haji dan PLHUT 2026, serta pendapatan PNBP dari penyewaan Asrama Haji sebesar Rp34,3 M.
• Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Haji dan Umrah RI tahun 2026 sebesar Rp2.590.079.285.000,-.
• Mendesak Menteri Haji dan Umrah RI untuk menyusun rencana strategis dan kebutuhan ABT komprehensif, fokus pada prioritas dengan timeline jelas dan rasional.
• Mendesak Menteri Haji dan Umrah RI untuk verifikasi dan sinkronisasi catatan BMN yang terkendala, mempercepat peralihan BMN Haji ke Kementerian Haji dan Umrah RI.
• Komisi VIII DPR RI akan melaksanakan Raker Gabungan dengan Kemenhajum, Kemenag, KemenPAN-RB, dan BKN membahas anggaran, SOTK, SDM, serta aset BMN Haji.
Lihat rapat lainnya
Lihat semua
8 Mei
2026
Komisi VII
Tertutup
RDP Panja RUU tentang Kawasan Industri dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI
15 Apr
2026
Komisi IV
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Kehutanan
15 Apr
2026
Komisi VIII
Tertutup
Rapat Koordinasi Kunker Reses dengan Badan Penghubung Provinsi dan Mitra Kerja
15 Apr
2026
Komisi IX
Terbuka
Raker dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dll
14 Apr
2026
Komisi III
Terbuka
Lapsing RDP dan RDPU dengan Sekda Provisi DKI Jakarta, Kepala BPN DKI Jakarta, dll
14 Apr
2026
Komisi IV
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dll
14 Apr
2026
Komisi VIII
Terbuka
Raker dengan Menteri Haji dan Umrah RI dan RDP dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
14 Apr
2026
Komisi XIII
Terbuka
Lapsing RDPU dengan Indonesian Diaspora Network Global
13 Apr
2026
Komisi II
Terbuka
Raker dan RDP dengan Kemendagri
13 Apr
2026
Komisi XIII
Terbuka
Lapsing RDP dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
