• Mendesak peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara Kemensos, BNPB, BPKH, dan Baznas dalam penanggulangan dan mitigasi bencana di Indonesia.

• Komisi VIII memahami penjelasan Wamen Sosial RI terkait bansos reguler triwulan 1 2026 (Rp1,83T) dan realisasi anggaran kebencanaan 2025 (99,55%).

• Komisi VIII memahami target anggaran bencana 2026 (Rp179,34M) dan usulan tambahan anggaran Rp845M dari Kemensos.

• Komisi VIII memahami penjelasan Kepala BNPB tentang progres penanganan banjir & longsor di Aceh, Sumut, Sumbar yang masuk fase transisi/tanggap darurat.

• Komisi VIII memahami usulan ABT BNPB sebesar Rp936,61M dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di beberapa wilayah.

• Komisi VIII memahami penjelasan Kepala BPKH mengenai penyaluran program kemaslahatan Rp14,58M untuk respon bencana dan rencana penyaluran lanjutan.

• Komisi VIII memahami penjelasan Ketua Baznas mengenai anggaran bantuan bencana (Rp77,87M) dan progres bantuan pemulihan pasca bencana Sumatera (Rp80,5M).

• Komisi VIII juga memahami realisasi program respon bencana Sumatera oleh Baznas sebesar Rp11,58M.

• Mendesak pembuatan roadmap mitigasi bencana, dukungan penambahan anggaran Kemensos & BNPB 2026, dan percepatan penyelesaian hunian sementara/tetap.

• Mendesak revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

• Mendesak Wakil Menteri Sosial RI, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Ketua Baznas memberikan jawaban tertulis paling lambat 12 Februari 2026.