• Komisi VI DPR RI menerima penjelasan mengenai penyelamatan industri baja nasional, evaluasi kebijakan pakaian bekas, dan tindak lanjut aduan konsumen.

• Mendorong BPI Danantara menjadikan PT Krakatau Steel sebagai One Stop Services untuk pemenuhan kebutuhan baja Proyek Strategis Nasional.

• Mendorong Pemerintah mempercepat pengenaan bea masuk anti-dumping, imbalan, dan tindakan pengamanan untuk baja.

• Mendorong Kementerian Perdagangan memperbaiki tata niaga impor besi dan baja.

• Mendorong Kementerian Perindustrian meningkatkan penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

• Mendorong Badan Standardisasi Nasional memperluas cakupan SNI Wajib.

• Mendorong Kementerian Perdagangan meningkatkan fungsi perlindungan konsumen melalui layanan fasilitasi pengaduan.

• Mendorong BPKN terus melakukan upaya perlindungan konsumen dengan penguatan tugas dan wewenangnya.

• Mendorong Kementerian Perdagangan memberikan sanksi administratif dan pemusnahan barang terhadap temuan impor pakaian bekas.

• Mendorong Kementerian Perindustrian tidak menerbitkan Pertek untuk baja yang sudah diproduksi dalam negeri oleh Krakatau Steel.

• Meminta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian mengevaluasi HS Code 9406 serta melarang baja prefabrikasi.

• Komisi VI DPR RI merasa perlu membentuk Panitia Kerja (Panja) Industri Baja Nasional.

• Meminta pihak terkait memberikan jawaban tertulis atas setiap pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI dalam 7 hari kerja.