• Komisi XII DPR RI menerima konsultasi Wakil Menteri ESDM RI terkait rencana penetapan Wilayah Pertambangan.

• Komisi XII DPR RI mendukung Wakil Menteri ESDM RI untuk menindaklanjuti aspirasi daerah terkait penambahan kuota BBM industri di WPR untuk pertambangan rakyat.

• Komisi XII DPR RI mendukung pengaturan pajak alat berat untuk kegiatan pertambangan diatur melalui Peraturan Daerah.

• Komisi XII DPR RI mendukung pengaturan penggunaan dan pengelolaan sianida untuk pertambangan rakyat, kewenangannya diserahkan ke Pemerintah Daerah.

• Komisi XII DPR RI mendukung tata niaga hasil pertambangan rakyat diatur oleh Pemerintah Daerah dan BUMN yang bertanggung jawab.

• Komisi XII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI dan Pemerintah Daerah untuk menilai serta mengawasi cadangan mineral di WPR guna mencegah kebocoran.

• Wakil Menteri ESDM RI diminta untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi XII paling lambat tanggal 5 Februari 2026.