• Komisi XIII DPR RI memahami dan mendorong realisasi pagu anggaran LPSK TA 2026 sebesar Rp195.442.206.000 secara terukur, akuntabel, dan tepat sasaran.

• LPSK ditekankan untuk memprioritaskan program kerja & anggaran demi peningkatan kualitas pelayanan serta perlindungan bagi saksi & korban.

• Perubahan paradigma kerja LPSK dari birokratis ke voluntaristik yang responsif dan proaktif ditekankan, serta peningkatan peran LPSK di daerah agar mudah diakses masyarakat.

• Penguatan koordinasi tegas & jelas antara LPSK dan APH di seluruh jenjang peradilan pidana ditekankan dan harus diimplementasikan dalam RKA LPSK.

• Penguatan media komunikasi & informasi LPSK penting sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan perlindungan saksi dan korban.

• LPSK diminta untuk memberikan jawaban tertulis atas tanggapan & masukan anggota Komisi XIII paling lambat 7 hari kerja.