• Komisi memahami pagu anggaran efektif Kemenag 2026 sebesar Rp82,3 T, setelah ada dukungan direktif Presiden dan anggaran yang diblokir.

• Komisi memahami realisasi anggaran Kemenag per 21 Januari 2026 sebesar 3,59% (Rp3,18 T) dan mendesak agar realisasi akhir tahun anggaran harus maksimal.

• Komisi mendukung usulan tambahan anggaran Kemenag 2026 sebesar Rp27,8 T untuk belanja pegawai serta penajaman program fungsi agama dan pendidikan.

• Komisi mendesak Kemenag berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.

• Mendesak Kemenag perhatikan kesejahteraan guru, kualitas sarpras, rehabilitasi pasca bencana, dan upayakan dana abadi pesantren yang terpisah dari dana abadi pendidikan.

• Memastikan program moderasi beragama memitigasi politisasi identitas dan mengintensifkan penanganan kekerasan perempuan/anak di lembaga keagamaan.

• Memastikan pemenuhan nomenklatur jabatan di daerah, memaksimalkan cakupan PIP/KIP Kuliah untuk pendidikan keagamaan, dan meningkatkan pengelolaannya.

• Komisi akan membentuk Panitia Kerja untuk pengawasan tata kelola guru di lingkungan Kementerian Agama RI.

• Mendesak Kemenag agar pembukaan blokir anggaran hasil realokasi belanja operasional dapat mendukung program dan anggaran prioritas.

• Mendesak Kemenag memberikan jawaban tertulis lengkap atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi paling lambat 2 Februari 2026.