• Komisi XIII memahami program kerja dan anggaran Kemenkumham TA 2026 sebesar Rp4.221.215.291.000 dan mendorong realisasi yang terukur, akuntabel, serta tepat sasaran.

• Kemenkumham didorong membuat skema dan timeline sosialisasi KUHP dan KUHAP baru 2026, memastikan implementasi sesuai arah pembangunan hukum, dan berkolaborasi dengan Komisi XIII.

• Kemenkumham didorong meningkatkan efektivitas peran POSBANKUM untuk pelayanan dan kepastian hukum bagi WNI, dengan akses yang mudah dijangkau dan merata.

• Kemenkumham didorong mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan, berkoordinasi dengan K/L terkait untuk penerbitan paspor bagi yang memenuhi persyaratan.