• Kabupaten Rokan Hilir mengajukan permohonan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertunda Januari 2026 sebesar Rp14,26 miliar untuk belanja pegawai.

• Pemkab Rokan Hilir juga meminta Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar Tahun 2025 sebesar Rp520,71 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

• Pemkab Rokan Hilir memohon Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp20 miliar untuk sarana dan prasarana pendidikan.

• DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluhkan pembagian DBH minerba yang masih menggunakan tarif royalti 3% oleh Kemenkeu, tidak sesuai tarif ESDM 7,5%.

• Komisi XI DPR RI didesak untuk membantu mempercepat perubahan peraturan di Kementerian Keuangan agar menyesuaikan tarif royalti terbaru.

• Komisi XI DPR RI telah mendengarkan pengaduan dan aspirasi dari Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

• Komisi XI DPR RI mendorong Kementerian Keuangan agar hak-hak daerah dibayarkan dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan.