• Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemenpora RI TA 2025 sebesar 96,74% dan berharap peningkatan capaian di TA 2026.

• Komisi X mengapresiasi kinerja Kemenpora 2025, termasuk penyelenggaraan agenda strategis nasional/internasional seperti MotoGP, SEA Games, yang berdampak positif pada prestasi dan ekonomi.

• Mendesak Kemenpora RI untuk melaksanakan rencana kerja & program strategis TA 2026 secara terukur, sesuai visi/misi dan UU Kepemudaan/Keolahragaan.

• Mendesak penguatan anggaran dan program kepemudaan patriotik melalui Youth Camp, lomba debat, pertukaran pemuda, dan Indonesia Youth Summit menuju 100 Tahun Sumpah Pemuda 2028.

• Mendukung Kemenpora dalam reformasi tata kelola kelembagaan, termasuk deregulasi peraturan Menpora dengan pendekatan Omnibus dan sinkronisasi peraturan daerah.

• Mendesak Kemenpora untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga dengan musyawarah dan melindungi kepentingan atlet.

• Mendesak Kemenpora memperkuat manajemen talenta atlet sejak dini di daerah melalui kerja sama dengan pemda dan K/L terkait.

• Mendukung Kemenpora membangun sistem jaminan masa depan untuk kesejahteraan atlet yang berkelanjutan.

• Mendesak Kemenpora membentuk dan mengembangkan sekolah atau akademi khusus Keolahragaan.

• Mendesak Kemenpora mengambil langkah konkret dalam pemanfaatan Kawasan GBK untuk organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

• Mendesak Kemenpora menetapkan NTB dan NTT sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.

• Mendesak Kemenpora berkoordinasi dengan PSSI untuk evaluasi dan penyelesaian praktik permainan sepak bola yang tidak sportif.

• Komisi X DPR RI memandang perlu RDP lanjutan mengenai persiapan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan TA 2026 untuk pengawasan anggaran.

• Kemenpora RI diharapkan menyampaikan jawaban tertulis atas tanggapan anggota Komisi X DPR RI paling lambat 3 Februari 2026.