• Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai masih hadapi masalah mendasar terkait keamanan pangan, kebersihan, distribusi, dan kualitas makanan.

• BGN sepakat perbaiki standar operasional SPPG, perketat pengendalian teknis, dan bangun sistem pengawasan terpadu melibatkan masyarakat.

• Tingkat kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan akreditasi keamanan pangan SPPG masih rendah, hanya sekitar 32%.

• SPPG baru wajib daftar SLHS dalam 30 hari; jika gagal, izin operasional akan dicabut. BGN diminta jelaskan sistem mitigasi risiko keamanan pangan.

• Kebijakan afirmatif dan skema khusus Program MBG diperlukan di daerah terpencil. Transparansi anggaran dan tata kelola pembangunan SPPG di sana sangat penting.

• Regulasi pembangunan dan operasional SPPG di daerah terpencil harus disusun sebelum pelaksanaan, mencakup anggaran, lokasi, standar harga, insentif, dan pengawasan.

• Diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Badan POM, Kemenkes, dan Kemendukbangga/BKKBN untuk Program MBG.

• Bentuk kerja sama dengan Badan POM harus diperjelas. Sinergi lintas K/L perlu diakselerasi untuk perluasan cakupan penerima manfaat, terutama ibu hamil dan menyusui.

• Keberhasilan Program MBG diukur dari kualitas gizi, keamanan pangan, dan dampaknya terhadap penurunan stunting serta kesehatan masyarakat, bukan hanya jumlah penerima.

• Evaluasi menyeluruh Program MBG harus dilakukan, termasuk menu dan kualitas gizi. Audit independen keuangan dan kualitas gizi juga diperlukan.

• Komisi IX DPR RI meminta BGN menyampaikan laporan tertulis paling lambat 27 Januari 2026 mengenai distribusi, status SPPG, realisasi anggaran, pengawasan, dan jawaban pertanyaan.