Komisi IX
Rabu, 21 Januari 2026
Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI
• Mendorong Kemenaker RI terapkan PP 49/2025 untuk Upah Minimum bervariasi sesuai KHL, mengurangi disparitas, dan tingkatkan kesejahteraan pekerja.
• Kemenaker RI dorong Gubernur tetapkan Upah Minimum Sektoral sesuai PP 49/2025, libatkan asosiasi hindari perbedaan persepsi KBLI 5 digit.
• Kemenaker RI kuatkan kapasitas Dewan Pengupahan Daerah dan LKS Tripartit untuk rekomendasi kebijakan Upah Minimum komprehensif.
• Kemenaker RI siapkan perluasan data standar KHL hingga Kabupaten/Kota untuk mitigasi dampak negatif dan menjaga stabilitas daerah.
• Kemenaker RI diminta perkuat Program Pemagangan Nasional untuk kurangi pengangguran terdidik, tingkatkan kompetensi dan pengalaman kerja 100.000 lulusan PT.
• Kemenaker RI diminta sampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota rapat paling lambat 28 Januari 2026.
18 Feb
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Perhubungan
18 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing dengan PT BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero)
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern Panja Pelestarian Cagar Budaya
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Raker dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI--18 Februari 2026
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing RDP Komisi X
11 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing RDP dengan PT LEN Industri (Persero)/DEFEND ID dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing RDPU dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing Rapat Koordinasi Kunker Reses dengan Badan Penghubung Provinsi dan Mitra Kerja
