Komisi IX
Rabu, 21 Januari 2026
Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI
• Mendorong Kemenaker RI terapkan PP 49/2025 untuk Upah Minimum bervariasi sesuai KHL, mengurangi disparitas, dan tingkatkan kesejahteraan pekerja.
• Kemenaker RI dorong Gubernur tetapkan Upah Minimum Sektoral sesuai PP 49/2025, libatkan asosiasi hindari perbedaan persepsi KBLI 5 digit.
• Kemenaker RI kuatkan kapasitas Dewan Pengupahan Daerah dan LKS Tripartit untuk rekomendasi kebijakan Upah Minimum komprehensif.
• Kemenaker RI siapkan perluasan data standar KHL hingga Kabupaten/Kota untuk mitigasi dampak negatif dan menjaga stabilitas daerah.
• Kemenaker RI diminta perkuat Program Pemagangan Nasional untuk kurangi pengangguran terdidik, tingkatkan kompetensi dan pengalaman kerja 100.000 lulusan PT.
• Kemenaker RI diminta sampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota rapat paling lambat 28 Januari 2026.
Lihat rapat lainnya
Lihat semua
24 Jun
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing RDP dengan Sestama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas
24 Jun
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing RDP dengan Eselon I Kementerian Transmigrasi
24 Jun
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing RDP dengan Eselon I Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
24 Jun
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT PELNI, PT ASDP Indonesia, dll
24 Jun
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT Telkomsel Indonesia (Persero) dan subholdingnya
24 Jun
2026
Komisi X
Terbuka
Lapsing RDPU Panja SPMB dengan Akademisi dan Pengamat Pendidikan
24 Jun
2026
Komisi X
Terbuka
Lapsing RDP Panja SPMB dengan Rektor Perguruan Tinggi
23 Jun
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDPU Panja Pembahasan RUU Perkoperasian
23 Jun
2026
Komisi VIII
Terbuka
RDP dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
23 Jun
2026
Komisi X
Terbuka
Lapsing RDP dengan Sekjen Kemendikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI, dll
