• Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pelunasan Bipih reguler 102,57% namun mendesak penyerapan kuota haji per provinsi terpenuhi seluruhnya.

• Mendesak penyampaian rencana dan jadwal pemberangkatan jemaah haji per embarkasi, termasuk jadwal penerbangan dan jenis pesawat.

• Mendesak penyampaian jadwal terakhir pelunasan seluruh jenis layanan haji (Armuzna, akomodasi, konsumsi, transportasi) dan salinan dokumen kontrak.

• Mendesak penyampaian rincian pelayanan akomodasi/hotel, meliputi lokasi, nama, kapasitas, dan jarak ke Masjidil Haram/Nabawi.

• Mendesak penyampaian peta lokasi penempatan jemaah haji di Arafah, Mina, dan jalur Muzdalifah.

• Mendesak penyampaian jadwal keberangkatan/kepulangan dan komposisi penempatan PPIH Arab Saudi di Makkah dan Madinah.

• Mendesak persiapan tenaga kesehatan profesional (dokter, perawat) dan sarana pendukung (ambulans, obat), serta rincian lokasi 40 klinik di Makkah/Madinah.

• Mendesak penyampaian tanggal terakhir penutupan input data jemaah haji sesuai ketentuan Arab Saudi.

• Mendesak penyusunan rencana mitigasi untuk mengantisipasi keadaan darurat yang mengganggu pelayanan haji (penerbangan, konsumsi, akomodasi, transportasi, kesehatan).

• Mendesak BPKH untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan haji karena merupakan dana calon jemaah.