• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Men PPPA terkait blokir anggaran Kemen PPPA Tahun 2026 sebesar Rp33,6 M untuk penguatan dukungan prioritas direktif Presiden.

• DPR RI mendukung Kemen PPPA koordinasi dengan Kemenkeu untuk penambahan anggaran gaji tenaga Command Center, SAPA 129, pemeliharaan gedung, dan KPAI sebesar Rp10,9 M.

• DPR RI mendukung Kemen PPPA koordinasi dengan Kemenkeu untuk penambahan anggaran Dana Hibah Luar Negeri (World Bank) yang belum tercatat dalam DIPA 2026 sebesar Rp8,7 M.

• Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Men PPPA terkait DAK NF PPA 2026 sebesar Rp132 M untuk 305 daerah. Mendesak Kemen PPPA sampaikan rincian program DAK.

• Komisi VIII DPR RI mendesak KPAI untuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

• Mendesak Kemen PPPA dan KPAI mengoptimalkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

• Mendesak Kemen PPPA dan KPAI mengoptimalkan fungsi Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

• Mendesak Kemen PPPA dan KPAI mendukung penguatan kelembagaan KPAI agar fungsi pengawasan dan kewenangan lebih optimal.

• Mendesak Kemen PPPA dan KPAI melibatkan lembaga pendidikan keagamaan dalam pemberdayaan dan perlindungan anak.

• Mendesak Kemen PPPA dan KPAI mensosialisasikan UU No. 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, serta UU terkait untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak.