• Komisi VIII DPR RI menerima laporan realisasi anggaran Kemensos 2025 (97.33%) dan mendesak Kemensos meningkatkan realisasi anggaran pada 2026.

• Komisi VIII DPR RI memahami pagu anggaran Kemensos 2026 yang direalokasi sebesar Rp665 miliar untuk Prioritas Direktif Presiden.

• Komisi VIII DPR RI memahami usulan penambahan anggaran Kemensos 2026 untuk penanganan pascabencana Sumatera (Rp1.4 triliun).

• Komisi VIII DPR RI memahami usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk program reguler Kemensos 2026 (Rp7.46 triliun).

• Mendesak Kemensos untuk selektif dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, prioritaskan keluarga miskin ekstrem, dan dorong pemda/swasta sediakan lahan.

• Memastikan kanal pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) efektif untuk penyaluran bansos tepat sasaran.

• Meningkatkan perhatian kepada anak yatim, piatu, yatim-piatu, penyandang disabilitas, dan lansia.

• Meningkatkan peran Kemensos dalam memperkuat Kampung Siaga Bencana (KSB) dan memperbanyak lumbung sosial.

• Memberikan respon cepat dan memadai kepada masyarakat korban bencana.

• Memperbanyak program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

• Memastikan proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

• Komunikasi Kemensos dengan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam pelaksanaan program di daerah harus ditingkatkan.

• Mendesak Kemensos RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi VIII DPR RI paling lambat 10 Februari 2026.