• Mempercepat penyaluran dan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan sosial, ekonomi, aksesibilitas, dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana.

• Mengoptimalkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumut, Sumbar, dan daerah terdampak lainnya.

• Mempercepat sinkronisasi dan validasi data infrastruktur yang rusak demi pemulihan cepat, termasuk desa-desa yang hilang dan kawasan transmigrasi terdampak bencana.

• Memperkuat sistem peringatan dini dan rekomendasi zona aman bencana sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan dan pembangunan pascabencana.

• Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas operasi pencarian serta pertolongan, sekaligus penguatan kelembagaan demi penanganan cepat dan efektif pada fase golden time.

• Komisi V DPR RI akan menjadwalkan Rapat Gabungan dengan Komisi VIII DPR RI, BNPB, dan Mitra Kerja Komisi V untuk membahas penanganan pascabencana di seluruh Indonesia.