• Mendesak evaluasi perizinan dan perjanjian alih fungsi lahan di hulu/resapan air oleh Kemenhut, Perhutani Group, dan Holding PTPN III untuk mencegah bencana hidrometeorologi.

• Mendesak Kemenhut, Perhutani Group, dan Holding PTPN III segera rehabilitasi serta reboisasi areal terbuka dan lahan miring terjal.

• Meminta Pemerintah bertindak tegas terhadap okupasi lahan ilegal di kawasan hutan yang merusak ekosistem dan memicu bencana.

• Mendesak Kemenhut segera mengumumkan 22 PBPH yang izinnya dicabut dan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menindaklanjuti.

• Meminta Kemenhut memberikan data tertulis seluruh tambang dan perkebunan dalam kawasan hutan (dengan/tanpa PPKH) dalam 7 hari.