Komisi III
Selasa, 20 Januari 2026
Lapsing RDPU dengan Sdri. Triwulansari, S.Pd dan Kuasa Hukum beserta Perwakilan PGRI Muaro Jambi
•Rapat membahas kasus Sdri. Triwulansari, S.Pd, seorang guru yang ditetapkan sebagai tersangka, serta kasus suaminya, menyoroti kronologi dan upaya hukum yang telah dilakukan.
•Perwakilan PGRI Muaro Jambi mengusulkan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Guru untuk memberikan hak imunitas terbatas bagi guru.
•Komisi III DPR RI menekankan peran penting guru dan perlunya penegakan hukum yang mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, kepastian, serta konteks pendidikan.
•Komisi III DPR RI menilai aparat keliru menerapkan unsur pidana dan merekomendasikan penghentian penyelidikan/penyidikan kasus Triwulansari.
•Komisi III DPR RI meminta Polres dan Kejaksaan Muaro Jambi menghentikan perkara Sdri. Tri Wulansari sesuai UU KUHP dan UU Guru/Dosen, serta meniadakan wajib lapor fisik.
•Komisi III DPR RI meminta Rowassidik Mabes Polri melakukan pengawasan dan Gelar Perkara Khusus terkait dugaan penyimpangan penyidikan kasus Tri Wulansari.
•Komisi III DPR RI merekomendasikan penangguhan penahanan terhadap Sdr. Ahmad Kusai S.Sy, suami dari Sdri. Tri Wulansari, sesuai peraturan perundang-undangan.
18 Feb
2026
Komisi V
Terbuka
Lapsing Raker dengan Menteri Perhubungan
18 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing dengan PT BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero)
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern Panja Pelestarian Cagar Budaya
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Rapat Intern
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing Raker dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI--18 Februari 2026
18 Feb
2026
Komisi X
Tertutup
Lapsing RDP Komisi X
11 Feb
2026
Komisi VI
Tertutup
Lapsing RDP dengan PT LEN Industri (Persero)/DEFEND ID dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VI
Terbuka
Lapsing RDP dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing RDPU dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar
11 Feb
2026
Komisi VIII
Tertutup
Lapsing Rapat Koordinasi Kunker Reses dengan Badan Penghubung Provinsi dan Mitra Kerja



