• Rapat Komisi II DPR RI dengan mitra membahas pengawasan penanganan pascabencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

• Kemendagri fokus pada stabilitas pemerintahan daerah dan pemulihan desa, termasuk dampak bencana dan risiko inflasi.

• Kementerian ATR/BPN berupaya menjamin kepastian hukum tanah, mempercepat relokasi, dan menyelamatkan arsip pertanahan yang rusak.

• KemenPANRB memastikan keberlanjutan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta fleksibilitas manajemen ASN pascabencana.

• BKN fokus pada perlindungan ASN terdampak bencana, memastikan layanan kepegawaian tetap berjalan, dan menyelamatkan arsip ASN digital.

• LAN berupaya memulihkan kapasitas SDM dan sistem pembelajaran ASN, termasuk relaksasi kebijakan pengembangan kompetensi.

• Komisi II mengapresiasi kinerja pemerintah dan berkomitmen bersinergi dengan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

• Pemerintah diminta tingkatkan koordinasi dengan pemda, berikan kemudahan pemulihan dokumen tanpa biaya, dan jemput bola layanan.

• Didorong penyelamatan arsip/dokumen pemerintah melalui teknologi digital dan percepatan pemulihan.

• Komisi II mendukung pengembalian alokasi dana TKD tanpa pemotongan bagi provinsi terdampak untuk menjamin layanan publik.

• Mendagri diminta pastikan pendataan penerima bantuan perumahan by name by address dengan verifikasi dan validasi.

• Kemendagri dan ATR/BPN didesak percepat penataan administrasi wilayah dan batas desa yang hilang.

• ATR/BPN diminta pastikan ketersediaan lahan relokasi hunian yang sah, aman, dan adil.

• Pemprov/kab/kota didesak selesaikan revisi RTRW paling lambat akhir 2026 untuk penyesuaian zonasi.

• KemenPANRB diminta koordinasi tata kerja pemda dan terapkan SOP darurat layanan publik.

• KemenPANRB didorong usulkan formasi JF kebencanaan di provinsi terdampak sebagai mitigasi.

• BKN didorong pastikan ASN korban bencana mendapatkan hak-hak kepegawaiannya dan relaksasi penilaian kinerja.

• LAN didorong kembangkan kompetensi ASN terkait penanggulangan bencana melalui kolaborasi multipihak.

• Seluruh mitra diminta menyampaikan laporan kemajuan tindak lanjut kepada Komisi II DPR RI pada masa sidang berikutnya.